Koalisi masyarakat sipil tolak program ekspedisi NKRI

Koalisi Masyarakat Sipil meminta kepada Presiden Jokowi, Menteri Puan, dan Panglima TNI untuk segera membatalkan Ekspedisi NKRI ke Papua Barat dan ekspedisi-ekspedisi lainnya.

TOLAK EKSPEDISI NKRI. Koalisi Masyarakat Sipil menyerukan penolakan pada program Ekspedisi NKRI Papua Barat yang diprakarsai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani di depan Istana Negara, Selasa, 9 Februari 2016. Foto oleh Komunitas Masyarakat Sipil

JAKARTA, Indonesia— Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani baru saja meresmikan Program Ekspedisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan memberangkatkan 1200 personel TNI dan sipil ke Papua Barat akhir Januari lalu.

Hari ini, Selasa, 9 Februari, Kelompok Masyarakat Sipil secara tegas menolak program yang dianggap berbau militerisme tersebut. Mereka menyampaikan aspirasi lewat aksi yang dilakukan di depan Istana Negara.

Mereka terdiri dari Mahasiswa Papua, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), LBH Jakarta, Papua Itu Kita, Front Mahasiswa Nasional (FMN), Federasi Mahasiswa Kerakyatan (FMK), Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI), Indonesia Tanpa Militerisme (ITM),Urban Poor Consortium (UPC), Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), dan Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI).

Apa keberatan utama mereka?

Add caption

"...tugas utama dari tim ekspedisi Papua adalah mendata dan memetakan kekayaan alam dan sumber daya manusia serta berbagai persoalan yang ada di wilayah Papua Barat." Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono.

“Sejak kapan TNI/Polri bisa jadi peneliti? Kalau benar ini tujuannya semata-mata penelitian kok yang dikirim lebih banyak personel TNI/Polri dibanding tim peneliti? Ini sangat militeristik,” ujar Veronica Koman, pengacara publik LBH Jakarta pada Rappler.

PROTES EKSPEDISI NKRI. Seorang mahasiswa asal Papua memegang sebuah poster penolakan program Ekspedisi NKRI Papua Barat di depan Istana Negara, Selasa, 9 Februari 2016. Foto oleh Komunitas Masyarakat Sipil.

Rombongan ekspedisi NKRI itu telah tiba di Sorong, Papua Barat pada hari Sabtu, 6 Februari, disambut meriah oleh masyarakat lokal, lengkap dengan tarian Papua.

Tujuan ekspedisi terseubt adalah untuk mendata dan memetakan semua potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Papua Barat, mendorong peningkatan kesejahteraan sosial dan menumbuhkan cinta tanah air, serta meningkatkan pertahanan keamanan nasional.

Lebih dari setengah rombongan tersebut, yaitu 670 orang, adalah personel TNI/Polri dan hanya 530 orang warga sipil.

Padahal, menurut Vero, pendataan dan pemetaan SDA serta sosial budaya bukanlah tugas dan wewenang kementerian PMK, apalagi TNI/Polri.

Kelompok Masyarakat Sipil curiga pemetaan kekayaan alam dan manusia ini bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar proses investasi asing masuk Papua.

Vero melanjutkan pengiriman tim Ekspedisi NKRI ini sangat ironis mengingat kematian 66 bayi dan balita di Nduga. “Kebutuhan Papua akan dokter dan guru sangat mendesak, namun lagi-lagi yang dikirim oleh pemerintah adalah tentara,” katanya.

Untuk itu, Koalisi Masyarakat Sipil meminta kepada Presiden Joko “Jokowi” Widodo, Menteri Puan, dan Panglima TNI untuk segera membatalkan Ekspedisi NKRI ke Papua Barat dan ekspedisi-ekspedisi lainnya.

“Kami orang Papua tidak butuh Ekspedisi NKRI. Kami butuh dokter dan guru,” kata Vicky Tebay, salah seorang mahasiswa Papua yang juga ikut dalam demonstrasi tersebut.